IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA

INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

Produktivitas Pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Desa Guna Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN STUDI DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWATENGAH

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM UPAYA PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DIKABUPATEN MAJALENGKA PROPINSIJAWA BARAT

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGARUH PERKEMBANGAN FISIK KOTA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA

TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA

PELAKSANAAN KEARSIPAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

Faktor Pendorong Dan Penghambat Pendaftaran Konversi Tanah milik Adat untuk Jaminan Kepastian hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PPAT DALAM MENUNJANG PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN PROVINSIJAWA TENGAH

PENGARUH PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG