PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Tata Ruang Air

Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa - Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

Kajian sel sedimen (sediment cell)melalui integrasi sistem informasi geografis dan citra penginderaan jauh sebagai acuan penataan ruang pesisir jawa tengah dan jawa timur.

Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria: Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional

Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

Introductory Foods (Fifth Edition)

DIAKRONIK: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN SEJARAH Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta : Managemen Pengelolaan Air yang Tunggang Langgang - Pemanfaatan Sungagi Serayu Pada Abad ke-19 - Konsep Teritorial Lingkungan di Perumahan Bantaran sungai Pepe Studi Kasus : Desa Pringgading Rt 01/RW VIII Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta - Manajemen dan Resolosi Konflik Sumberdaya Air di Pedesaan Karanganyar - Manajemen Air, Eksploitasi Pedesaan & Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Surakarta 1870-1940 - Aktifitas Perdagangan Bengawan Solo Tempo Doeloe - Penataan Air Dalam bangunan-Bangunan Kuno.

The Feasibility Study On The Introduction of Land Readjustment in Malaysia

Standar Perencanaan Penataan Tanah di Jepang

Widya Bhumi: Peranan Penataan Pertanahan dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut di Era Otnomi daerah - Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah - Land, Man And Development Ruilslag Tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah - Lundupan Hukum Dalam perolehan Hak Atas Tanah Oleh Warga negara Asing di Prop.bali.

Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Manusia

Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)