EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA :MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAW

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di kelurahan medan Krio Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara

Undang-Undang Penataan Ruang( UU RI No.26 Th.2007 )

Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Widya Bhumi Peranan Penataan Pertanahan Dalam Pembangunan Wilayah Pesisir Dan laut Di Era Otonomi Daerah

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Wilayah Perkotaan

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Penataan Hak Atas Tanah Adat Di provinsi Bali

Buletin tata Ruang Badan Koordinasi penataan ruang Nasional Percepetan Perwujudan kawasan Strategis Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional

Tata Guna Tanah Dan Penyerasian Tata Ruang

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Prosiding Seminar Nasional Tata Ruang Dan Space #2 Memastikan Penataan Ruang Untuk Pembangunan Yang BerkelanjutanKearifan: Kearifan Lokal Dan Budaya Dunia Dalam Penataan Ruang

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA (Pengalaman di Indonesia)

Peraturan Presiden R.I. Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pertanahan dan Undang-Undang R.I. Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peta Rencana Pengukuhan dan Penataan Hutan Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Barat

Administrasi Perkantoran Modern

PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROYEK PENINGKATAN PENATAAN PERTANAHAN DI KOTAMADYA MEDAN.

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

STUDI TENTANG PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KUMUH SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENATAAN KOTA GRESIK