FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENDAFTARAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

Widya Bhumi Majalah Tri Wulan STPN Penangana Pertanahan Pasca Bencana DI NAD Dan NIAS; Memformat Suatu Model Komprehensif

Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

Panduan Hidup Sehat Mencegah Dan Mengobati Diabetes Mellitus

Tata Guna Tanah Dan Penyerasian Tata Ruang

Metodologi Studi Agraria

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Jaminan Kepastian Hukum dalam Penanganan Masalah Pertanahan di Lokasi Bencana Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam.

Majalah Jurnal Bhumi No.39 tahun 13, April 2014: Kritik Atas penangan konflik agraria di indonesia= Reforma Agraria; Momentum keadilan dan kesejahteraan= Pertarungan aktor dalam konflik penguasaan tanah dan penambangan pasir besi di urut sewu kebumen= Belajar dari Cilacap; Kebijakan Refoma agraria atau Redistribusi Tanah= Membaca karakteristik dan peta Gerakan Agraria Indonesia.

Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya

Cara Jitu Mengatasi Kolesterol

Pola Dasar Penanganan Masalah AIR : Simposium Kwalitas Air dan Pembanguinan 1980mPublikasi 154

Buletin BPN edisi khusus 3-tahun vii-2001: Masalah Pertanahan dan Penangannya.

STUDI KASUS TENTANG PENANGANAN TANAH TIMBUL DALAM UPAYA PENERBITAN PENGUASAAN TANAH DI DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULO KABUPATEN BLITAR.

Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial

PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran.

Batas Wilayah Negara Indonesia - "dimensi,Permasalahan dan Strategi Penanganan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)

Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia

Penanganan Lahan Kritis dari Masa Ke masa