
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah - A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Laporan Sarasehan |
![]() | Survei erosi untuk pengelolaan penatagunaan tanah daerah aliran sungai temon di kab. wonogiri prop.jawa tengah - A Wiley-Interscience Publication - 2005 - Laporan Penelitian |
![]() | Jurnal Ilmiah : Hasil -Hasil Penelitian Pertanahan-Pengelolaan BPHTB Untuk Mendukung Pendapatan Daerah Dari Pelayanan Pertanahan-Mempertshsnksn Tanah Sawah Beririgasi Teknis : Sebuah Konflik Kepentingan Penataan Ruang (Studi di Kabupaten Dati II Karanganyar - Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional - 1999 - Pertanahan |
![]() | Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2005 - Pertanahan |
![]() | BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah. - STPN - 2005 - Penataan Hak Atas Tanah |
![]() | BHUMI: Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penanganan Pertanahan Pasca Bencana di NAD dan Nias: memformat Suatu Model Komprehensif - Rekontruksi dan Pemulihan data Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Aceh (Sebuah Sumbang Pikir dari Aspek Pengukuran dan Pemetaan) - Pengembangan Sumber Daya manusia Pemetaan Digital dalam Mendukung pembuatan Sistem Informasi Pertanahan - Perkembangan Penentuan Posisi Untuk Pengadaan Jaring Kontrol Pemetaan di Indonesia - Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan. - STPN - 2005 - Penangan Pertanahan,Rekontruksi dan Pemulihan |
![]() | An Inquiry Into The Human Prospect - WW Norton Company - 1975 |
![]() | Building Construction In Warm Climates Volume Two - Oxford Univ.Press - 1973 - Construction |
![]() | Introductory Foods (Fifth Edition) - Macmillan Publishing Co - 1970 |
![]() | Interpretation of Topographic and Geologic Maps - With Special Reference to Determination of Structure - McGraw-Hill Book Company - 1925 - Topographic,Geologic |
![]() | DIAKRONIK: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN SEJARAH Banjir dan Pengendaliannya di Jakarta : Managemen Pengelolaan Air yang Tunggang Langgang - Pemanfaatan Sungagi Serayu Pada Abad ke-19 - Konsep Teritorial Lingkungan di Perumahan Bantaran sungai Pepe Studi Kasus : Desa Pringgading Rt 01/RW VIII Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta - Manajemen dan Resolosi Konflik Sumberdaya Air di Pedesaan Karanganyar - Manajemen Air, Eksploitasi Pedesaan & Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Surakarta 1870-1940 - Aktifitas Perdagangan Bengawan Solo Tempo Doeloe - Penataan Air Dalam bangunan-Bangunan Kuno. - Universitas Sebelas Maret - 2008 - Manajemen Pengelolaan Air |
![]() | Introduction to Thematic Cartography - Prentice Hall - 1992 - Introduction,Cartography |
![]() | Dragons With Clay Feet? - Transition, Sustainable Land Use, and Rural Environment in China and Vietnam - Rowman Littlefield Publishers, Inc - 2007 - Sustainable Land Use,Rural Environment |
![]() | Management By Objectives Volume III P - McGraw-Hill - 1978 - Management |
![]() | Stormwater Managenent For Land Development |
![]() | The Feasibility Study On The Introduction of Land Readjustment in Malaysia - Almec Corporation - 1993 - Land,Readjusment |
![]() | Standar Perencanaan Penataan Tanah di Jepang - Menteri Agama Agraria - 1995 - Standar Perencanaan Perataan Tanah |
![]() | Plant Growth and Development - McGraw-Hill - 1975 - Development,Plant Growth |
![]() | Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat - BPFE UII - 2010 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik - BPFH UI - 2009 - Jurnal |