
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAHAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SP2BT,Potensi Dampak |
![]() | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
![]() | PEMANFAATAN HASIL INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH(IP4T) UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS (DESA BLIMBING DAN BANGET, KECAMATAN KALIWUNGU) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - IP4T,PTSL,Percepatan |
![]() | STATEGI DAN PROGRES PERWUJUDAN PULAU LENGKAP (STUDI DI PULAU MEDANG KABUPATEN SUMBAWA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pulau Lengkap,proses Perwujudan Pulau Lengkap,Stategi Perwujudan Pulau lengkap |
![]() | PROSPEK PENERAPAN GENERAL BOUNDARY DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Batas Bidang Tanah,General Boundary,fixed Boundary,Fit,Fur,Purpose |
![]() | STATEGI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KELURAHAN LIMAU MANIS, KECAMATAN PAUH, KOTA PADANG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Tanah Ulayat,kaum,Sumatera Barat |
![]() | STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Privatisasi,Hak Ulayat |
![]() | PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI NILAI TANAH DAN UJI PERBEDAAN PETA ZONA NILAI TANAH PBB TERHADAP PETA ZONA NILAI TANAH BPN (Studi Di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah) - STPN Yogyakarta - 2012 - Penilaian Tanah |
![]() | PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN) - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan HGU menjadi HM |
![]() | ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. PERTIWI LESTARI MELALUI RESETTLEMENT DI DESA MARGAKAYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KAEAWANG - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Kasus pertanahan,Solusi Konflik,Resettlement |
![]() | PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN DELI SERDANG - Badan Pertanahan Nasional RI STPN - 2019 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Jalan Tol |
![]() | KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PARTISIPATIF GUNA MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MADIUN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - IP4TPartisipatif,APBN,PTSL |
![]() | PENEGAKAN HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR - STPN Press - 2019 - Penegakan Hukum,Tanah Terlantar |
![]() | EFEKTIVITAS KETENTUAN SP3L TERHADAP PEROLEHAN TANAH DI WILAYAH DKI JAKARTA - Rajawali Pers - 2018 - Tanah,Pemilikan,Aspek Hukum,Tanah Perkotaan,Penggunaan dan Pemeliharaan |
![]() | Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional - STPN Press - 2015 - Konsulidasi Tanah |
![]() | Konstitusionalisme Agraria - STPN Press - 2014 - Konstitusionalisme Agraria |
![]() | Land Reform Dari Masa Ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009 - STPN - 2012 - Land Reform |
![]() | Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan - Fokusmedia - 2014 - Peraturan dasar Pokok,Pokok Agraria |
![]() | Ketika Masyarakat Desa Berubah - STPN Press - 2012 - Ketika Masyarakat |
![]() | Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Tanah Dan Hak Atas Tanah - Prodiksus STPN - 2018 - Hak Atas Tanah,Pembuatan Akta Jual Beli,Tanggung Jawab PPAT |