PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pemerintahan
KATA KUNCI: pemerintahan
 | HUKUM TATA NEGARA TEORI DAN PRAKTEK - Thafa Media - 2014 - Ilmu Hukum Tata Negara |
 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK - PT Remaja Rosdakarya - 2020 - Informasi Pelayanan Publik |
 | STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN UPAYA MENYELAMATKAN RIMBA YANG TERSISA - Pustaka Pelajar - 2010 - Masalah kehutanan Satu dasawarsa terakhir ini |
 | MANAJEMEN BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PENELUSURAN KONSEP DAN TEORI - Pustaka Pelajar - 2021 - Ilmu Pemerintahan |
 | HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MENGURAI PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA - Pustaka Pelajar - 2021 - Problematika Implementasi Pemerintahan daerah |
 | PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Progres dan Problematika |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | EVALUASI KESIAPAN LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Layanan Elektronik,Evaluasi,Kesiapan |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (STUDI TANAH HGB PT. DELI SUPER) DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah terindikasi terlantar,penertiban,HGB |
 | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata,Dampak Perubahan,Komponen Fisik dan Non Fisik |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
 | PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Sistem Pengelolaan,Pendapatan Asli Desa |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
 | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
 | OPTIMASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Dan Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Potensi Wilayah,Pendapatan Asli Desa |
 | PENGELOLAAN BASIS DATA PERTANAHAN DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data,Google My Maps,Arsip,Desa Nglanjuk |
 | PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pengelolaan asetaset tanah dan,atau bangunan,pemerintah kota |
 | STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - SPBEKementerian ATR,BPN,SWOT |
 | Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya - Sinar Grafika - 2016 - Pengadaan Barang dan Jasa,Aspek Hukum |
