IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 PADA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation.

Konflik Kalbar dan Kalteng : Jalan Panjang Meretas Perdamaian

Alimin & Tan Malaka Pahlawan yang di Lupakan

Wasiat HB IX YOGYAKARTA KOTA REPUBLIK

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.

Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa

Buku Pintar Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.

Buku Pintar Reposisi Peran Publik Perempuan di Desa

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan

PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman)

Buku Pintar Perencanaan dan Penganggaran Desa

Desa Membangun Indonesia

DINAMIKA NILAI TANAH PADA KAWASAN RELOKASI TERMINAL KLATEN

KONTRIBUSI ONE DAY SERVICE DALAM PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO

RELOKASI PERMUKIMAN, KANTOR PEMERINTAHAN DAN FASILITAS PUBLIK PASCA BENCANA MERAPI 2010 (Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)

Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan