Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia - Jilid II (Diperlengkap)

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Orang Rantai - Dari Penjara ke Penjara

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik - Jilid I Edisi Kedua (Diperlengkapi)

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi Dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah - Prof. DR. Ateng Syafrudin, SH

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

Peradilan Tata Usaha Negara : Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa