SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TAMAN PINTAR ANTARA ONGGO HARTONO DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MtLIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG TELAH DfBELI OLEH PEGAWAI NEGERi DARIPEMERINTAH Dt KABUPATEN SLEMAN PROVINSf DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

TINJAUAN PELAKSANAAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP TANAH BEKAS PENAMBANGAN BAUKSIT Dl KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pendidikan Pancasila

Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 (Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul)

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )

STUDI PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN Dl KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

PERANAN PEMERINTAHAN NAGARI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DIKECAMATAN X KOTO PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

STUDI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DI KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pendidikan Kedinasan

Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia - Asal Usul dan Perkembangannya