STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KODYA DATI II KEDIRI

Kamus Thesaurus - Indonesia-Inggris Inggris Indonesia

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DATI II JAMBI

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)

Prosiding Forum Ilmiah Taunan (FIT) 2011 Ikatan Surfeyer Indonesia & Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Swasta untuk Percepatan Pemetaan dan Pembangunan"

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

PENGELOLAAN ADMINISTRASI TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

STATUS HAK ATAS TANAH CIPTAAN PEMERINTAH SWAPRAJA KASUNANAN SURAKARTA (Studi Kasus di Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta)

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Pelaksanaan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997