Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Buletin : Pengembangan Diklat Aparatur yang Berkelanjutan Menoptimalkan Potensi SDM Pegawai Menuju Kepemerintahan yang Baik.

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

Interupsi ! Untuk Rakyat

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SPORADIK DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASAPROVINSI SULAWESI UTARA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

Pembaharuan Desa Secara Partisipatif

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN PNBP, PBB DAN BPHTB (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah)

ZONASI KAWASAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ASPEK TATA GUNA TANAH

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: Waspada Flu Buruung != Gender Dalam Kehidupan Berkelurga= Mulai Memudar, Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan= Evaluasi Pilkada tahun 2996

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: Semangat Nasionalme Kita Tingkatkan= Mewujudkan Ketahanan Budaya Bangsa= Amankah Makanan dan Kosmetik yang Kita Konsumsi.

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: Masa Depan Yogyakarta Sebagai Propinsi Pendidikan= Standar Pelayanan Publik Prop.DIY= Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintah Prop.DIY= Mewujudkan Sumber Daya Manusia Potensial melalui Pemberdayaan Keluarga= Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura Th.2008

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: E.Procurement, Berangus KKN= Menyelamatkan Perekonomian Indonesia= Orasi Budaya Sultan dan Nasib Rakyat Yogyakarta= Memahami Krisis Keuangan Global.