Desa Dan Daerah - Dengan Tata Pemerintahannya

Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Responsivitas Kebijakan Publik

Manajemen Pemerintahan

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Himpunan Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Penunjang Kegiatan Pembangunan Pertanahan dan Transmigrasi

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Potret Negara Indonesia

TINJAUAN IJIN PEMAKAIAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL.

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013. Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Organisasi Lokal. Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daera.

Tanjuk rencana : Menuju Lembaga Diklat Pemerintah Profesional "partisipasi" untuk mencapai efektifitas dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai negeri sipil. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Diklat tahun Anggaran 2013.