Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013, Rfektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Struktur Organisasi Lokal

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Tajuk Rencana: Menuju Lembaga Diklat Pemerintahan Profesional "partisipasi" Untuk Mencapai Efektifitas Dalam Pendidikan dan Pelatihan(Diklat) PNS

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya : Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi "masalah, peluang dan strategi praktis"