Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik - Jilid I Edisi Kedua (Diperlengkapi)

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi Dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah - Prof. DR. Ateng Syafrudin, SH

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

Peradilan Tata Usaha Negara : Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Warta edisi 130, 26 agustus- 01 september 2014: RAPBN Untuk Pemerintah Baru.

Buka Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Riau Menatap Masa Depan

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.