PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

PEMILU 2004 DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI

Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Bantul

DINAMIKA KONFLIK DALAM TRANSISI DEMOKRASI

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

HUKUM SAKRAL DAN HUKUM SEKULER STUDI TENTANG KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN OTONOMI LHUSUS PEMERINTAH DKI JAKARTA

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN IBUKOTA DAN RUANG PUBLIK ADIE MODERNISME : MENEMBUS ORTODOKSI PENGELOLAAN IBUKOTA

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN BIROKRASI INDONESIA DI BELANTARA KORUPSI POLITIK

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAH AN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DKI JAKARTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

TATA PEMERINTAHAN INDONESIA PADA ABAD ASIA

MENGKAJI ULANG STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN

HUKUM RESPONSIF

Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat

Prosedur Pelaksanaan Ruislag Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Daearah

EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA