KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA(Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MEKANISME PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MELALUI KEGIATAN GEO KKP(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur)

PENATAAN PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI WINONGO (Studi Di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

PEMBUATAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK (E-SERTIPIKAT) (Uji Coba di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

KAJIAN KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

Proses Penerapan Peta Zona Nilai Tanah BPN Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi di Kabupaten Sleman).

Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan.

GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA

Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 (Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman).

PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO