PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pemerint
KATA KUNCI: pemerint
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2001 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bendungan |
 | ANALISIS KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA POLA RUANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERIZINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,Tata Ruang,Sistem Informasi Geografis,Analısıs Tumpang Sus |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG (Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tanah Ulayat,Problematika,solusi |
 | PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PERCEPATAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Percepatan Sertipikasi,Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | STRATEGI DAN PROGRES PEMULIHAN DATA PERTANAHAN PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL |
 | EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Tanah,Terindikasi Telantar |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
 | PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH SISA LUASAN LEBIH DARI 100 M² PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TAPAK SUTET DI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ganti kerugian,tanah sisa,konsinyasi |
 | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PTSL DI DESA PATUTREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Nawacita,Pelaksanaan PTSL,Persepsi Masyarakat,Tingkat Keberhasilan PTSL |
 | IMPLEMENTASI UPAYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN LABAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Kebijakan,Lahan Sawah Dilindungi,LSDKota Surabaya,Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Dampak |
 | PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (TCUN) YANG BERASAL DARI TANAH TELANTAR PT. WANAPOTENSI GUNA OLEH BANK TANAH (Studi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - tanah telantar,TCUN,bank tanah |
 | STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN SUNGAI KONTO DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kepastian Hukum,Kepemilikan Tanah |
 | PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Sistem Pengelolaan,Pendapatan Asli Desa |
 | KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Prinsip TOD,Penataan Ruang,Penentu Kawasan Prioritas,Pengembangan Wilayah |
 | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
 | ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Suku Bajo,Hak Atas Tanah,Kepastian Hukum Wilayah |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
