PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

STATUS HAK ATAS TANAH CIPTAAN PEMERINTAH SWAPRAJA KASUNANAN SURAKARTA (Studi Kasus di Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta)

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Pelaksanaan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TAMAN PINTAR ANTARA ONGGO HARTONO DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MtLIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG TELAH DfBELI OLEH PEGAWAI NEGERi DARIPEMERINTAH Dt KABUPATEN SLEMAN PROVINSf DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

TINJAUAN PELAKSANAAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TERHADAP TANAH BEKAS PENAMBANGAN BAUKSIT Dl KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pendidikan Pancasila

Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 (Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul)

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Dasar-Dasar Hukum Perumahan