Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberian Izin Lokasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Setelah Berlakunya KEPPRES Nomor 34 Tahun 2003

Manajemen Bencana

Urgensi Akta PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Materi Pokok Manajemen Lahan

Pengantar Ekonomi Pertanian - Edisi Ketiga

Samurai Jalan Kehormatan Sang Pejuang Terakhir

Sastra Indonesia Warna Daerah NTT

Pendidikan Integratif

Pemerintah Daerah Memahami Konsep Implementasi dan Tantangan Otonomi Khusus Papua

Hukum Pertambangan di Indonesia

Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu

Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat : Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah = Evaluasi Pemetaan Partisipatoris di Kab.Grobogan (studi kasus Kec.Penawangan) = Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Preoritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan = Eksistensi Hak Preoritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan di kota semarang) = Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (studi strategi pertanahan pemerintah desa prigelan Kec.pituruh, Kab.Purworejo) = Kadaster Kelautan Multiguna (tinjauan aspek informasi geospasial) = Perbandingan antara Capital Gain pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Invlasi di Kab.Klaten (periode 2005-2013) = Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studikasus Tanah Sunan Ground Surakarta).

99% Lulus Buta Warna

Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia

KAJIAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN SUKOHARJO

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Hukum Pertambangan mineral & Batubara