Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya : Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi "masalah, peluang dan strategi praktis"

Desa Dan Daerah - Dengan Tata Pemerintahannya

Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Responsivitas Kebijakan Publik

Manajemen Pemerintahan

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Himpunan Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Penunjang Kegiatan Pembangunan Pertanahan dan Transmigrasi

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah