Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (Simda)

Pelaksanaan pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Secara Sistematik) Menurut peraturan pemerintah Nomor; 24 Tahun 1997 dengan ketentuan Pelaksanaannya berdasarkan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

Data Pokok untuk pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1993

Materi Pokok Administrasi Pemerintahan daerah II

Petunjuk Peraturan-Peraturan tentang Penyelenggaraan pemerintahan DiDaerah Dan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang pokok-Pokok Pemerintahan DiDaerah

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan

Himpunan Undang-undang Dan peraturan pemerintah Bidang politik

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah

Serangkaian Kebijaksanaa Mengenai Devaluasi 1986 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1986,Tentang Penyesuaian harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai tukar rupiah di Lengkapi...

Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara

Majalah Sandi Edisi XXXI-2010: Kantah Kota Jakarta Utara: Sejarah Bukti Kepemililkan Atas Tanah Makam Mbah Priok= Wujud Dukungan Pemerintah Kabupaten Muko-muko Terhadap Progam-progam BPN.

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Panduan Kegiatan sadar Hukum Mengenai KKN Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Dilema Anatar

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Buletin : Pengembangan Diklat Aparatur yang Berkelanjutan Menoptimalkan Potensi SDM Pegawai Menuju Kepemerintahan yang Baik.