ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BABAKAN KEUSIK KECAMATAN PATIA KABUPATEN PANDEGLANG

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BABAKAN KEUSIK KECAMATAN PATIA KABUPATEN PANDEGLANG

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI DESA JANTI KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET TANAH PADA PT GARAM 9STUDI DI DESA PINGGIR PAPAS WILAYAH PENGGARAMAN SUMENEP I)

PROBLEMATIKA DAN SOSIAL PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PADA PEMBANGUNAN WATERPARK DI TEPI SUNGAI CIBEAT DESA CIPAYUNG KECAMATAB CIKARANG TIMUR KABUPATEN BEKASI

DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG TERHADAP PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN KARANGANYAR

KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP IZIN USAHA DAN PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BULELENG

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI MASYARAKAT KAWASAN RAWAN LONGSOR KABUPATEN BANTUL

PREDIKSI PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2038 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN UPAYA PENGENDALIANNYA DI PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA( STUDI DI KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL)

Transit Oriented Development (TOD) : Teori & Metode sebagai Solusi Mengatasi Keruwetan Transposrtasi

Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi Kebijakan Pengadaan dan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi

Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

MASALAH PERTANAHAN DI INDONESIA LAPORAN INTERIM MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS DAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA

HIMPUNAN TERJEMAHAN RESMI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2021

HUKUM TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERENCANAAN PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN tANAH

Terjemahan Resmi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri