Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pengaruh Pengembangan Obyek Pariwisata Waduk Sermo Terhadap Penggunaan Tanah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN STUDI DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWATENGAH

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

PEMANFAATAN TANAH YANG TELAH DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR

PERAN APARAT DESA DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

PENGARUH PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG

PERANAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA