
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,PPTKH,TORA |
![]() | PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Kendali Mutu |
![]() | URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Eksistensi,Desa Pakraman,Tanah Druwe Desa,tri Hita Karana,Awig Awig |
![]() | PERAN SENSUS PERTANAHA DALAMPERCEPATAN PENDAFTRANTANA SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA TANGERANG SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Pendaftaran Sistematis Lengkap,Sensus Pertanahan |
![]() | ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,Sempadan Pantai |
![]() | Pandangan Dan Sikap UUPA Dalam Pembangunan Hukum Agraria Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Dan Peranan Yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah - Sikap UUPA |
![]() | Resum Akademis Draf Rancangan Peraturan Pemerintah Tenteng Penatagunaan Tanah - Penatagunaan Tanah |
![]() | Pokok kajian pembebasan Tanah untuk Pemerintah dan Swasta Pendaftran Tanah & Grose Akta Grose Hak Tanggungan - Lembaga Pengembangan ilmu hukum Dan Manajemen insitute Of busines law & Legal Management - Pembebasan Tanah |
![]() | Falsafah Benih ( Pendidikan Benih : Melihat Apa yang Tidak Diketahui Mengetahui Apa yang Tidak Diketahui ) - Sajogyo Institute - 2015 - Falsafah |
![]() | Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman Quadrant - 2016 - Swot |
![]() | Hukum Tata Nrgara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kini - Rineka Cipta - 2008 - Ketatanegaraan,Pemerintahan |
![]() | Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik) - Refika Aditama - 2009 - REformasi dan Administrasi Publik |
![]() | Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia - Kencana - 2014 - Hukum penanaman Modal Asing |
![]() | Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial - Pustaka Pelajar - 2015 - Hukum Perkawinan |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO - STPN - 2000 |
![]() | STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA - STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2000 |
![]() | PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG DI KOTA SOREANG, KABUPATEN BANDUNG
PROPINSIJAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |