1001 Peraturan Paling Konyol Sedunia

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

Hukum Acara Perdata

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

PERANAN PANIT1A PEMERIKSAAN TANAH A DALAM PROSES MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Kumpulan Peraturan Di Bidang Jasa Penilai

Tata Cara Pengajuan Class Action

Implikasi Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Terhadap Timbulnya Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah di Atas Tanah yang Sudah Terdaftar di Kota Jakarta

Implentasi Pelaksanaan Fungsi Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Semarang

Hukum Keuangan Negara

Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Kawin Kontrak: Kau Ingin Nama, Cinta dan Tubuhku

Cepat Tua Akibat Radiasi - Pengaruh Radiasi Elektromagnetik Ponsel dan Berbagai Peralatan Elektronik

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

PEMANFAATAN NETWORK ANALYST SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENENTUAN BIAYA TRANSPORTASI PELAYANAN PERTANAHAN

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )