PELAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PT(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG BELAWAANDALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK KETIGA DIKOTA MEDAN PROVINSISUMATERA UTARA

Orang Miskin Dilarang Sekolah

Problematika Hukum Hak milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebasan Dan peralihan Hak Atas Tanah

Hukum Pertambangan di Indonesia

Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

DUKUNGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA YANG TERKENA RENCANA PELEBARAN JALAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Nefertari Sang Ratu Heretik

PENGARUH PERKEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PANTAI CARITA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENDAPATAN PENDUDUK BEKAS PEMEGANG HAK DI KECAMATAN LABUHAN KABUPATEN PANDEGLANG.

STUDI TENTANG PENGUASAAN TANGGUL PANTAI DAN TANAH HILANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI DESA BANARAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN DATI II KULONPROGO.

STUDI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEMEGANG HAK HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KADIPATEN KABUPAYEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Hukum Hak Tanggungan

Hukum Dalam Pelangi Kehidupan Edisi Revisi

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA PT. GEGER HALANG Dl KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

EVALUASI TINDAK LANJUT OLEH PEMEGANG IZIN LOKASI PASCA PEMBERIAN IZIN LOKASI (Kasus Di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)