Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Pengelolaan Warkah Dan Pembuatan Laporan Bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Studi kasus Di PPAT Nur Anna, S.H Di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Indonesia Setelah Berlakunya UUPA

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menunjang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi proses Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Melalui Jual Beli Tanah Terdaftar(Studi Kasus Di Pajabat Oembuat Akta Tanah Iin Suny Atmadja,SH., MH)

Pelayanan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kabupaten Sleman

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi Proses Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jual Beli Tanah Milik Adat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sleman

TUGAS DAN PELAKSANAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM MENUNJANG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT ARIES DJOKO SURJONO, SH KABUPATEN BANTUL

Eksorsisme : Misteri Kematian Anneliese Michel

PENGAMBILAN SAMPEL DALAM PENELITIAN SURVEI

PENERAPAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENGENAI PERSENTASE PENATAAN ULANG KETIMPANGAN P4T DAN PERSENTASI KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REFORMA AGRARIA

KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH