PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pembuat
KATA KUNCI: pembuat
 | PANDUAN MENGURUS TANAH RUMAH DAN PERIZINANNYA - LEGALITY - 2018 - Hukum |
 | PEDOMAN TERLENGKAP MENGURUS TANAH RUMAH DAN PERIZINANNYA - LEGALITY - 2020 - Tanah,Jaminan Kepastian Hukum |
 | HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH - SEFA MEDIA UTAMA - 2023 - Hukum Jual beli Tanah |
 | PENGANTAR STATISTIK PENDIDIKAN - Rajawali Pers - 2018 - Pendidikan,Statistik |
 | HUKUM AGRARIA - Reka Cipta - 2023 - Hukum Agraria |
 | JALAN PANJANG PPDB MENJADI NOTARIS DAN PPAT - PT Refika Aditama - 2023 - Ilmu Hukum |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Hukum,Law |
 | HUKUM AGRARIA - Pustaka Reka Cipta - 2020 - Hukum Agraria |
 | NOTARIS DAN PPAT SUATU PENGANTAR - PT. Refika Aditama - 2020 - Buku Hukum |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSE PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKE TANAH DALAM MENUJU PRA SERTIPIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Kendala,Mekanisme,Solusi,Verifikasi |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah Dilindungi,Rencana Tata Ruang Wilayah Purworejo |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (Studi Di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Akses,masyarakat pesisir |
| RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI ARSIP PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi,Arsip Pertanahan,PIECES Framework |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| MEKANISME PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA FISIK HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SATUAN TUGAS A DI DESA OWATA DALAM PENGADAAN TANAH (STUDI KASUS BENDUNGAN BULANGO ULU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Bendungan,laventarisasi,Identifikasi,Pengadaan Tanah |
| DAMPAK AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PEMBUATAN GENTENG TERHADAP KONDISI EKOLOGIS (Studi di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Akses Reforma Agraria,Usaha Gent |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah yang Dilindungi,Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan,Pariwisata |
