
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SKB 3 Menteri,Biaya,Penolakan |
![]() | STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DAN LAYANAN RUTIN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Strategi,PTSL,Pelayanan Rutin,Analisis SWOT |
![]() | Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditor dalam Pemberian Hak Tanggungan - STPN - 2013 - Hak Tanggungan |
![]() | PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)( STUDI DI DESA BENTENG DEWA KECAMATAN LEMBOR SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Partisipasi,Pemerintah Desa,PTSL |
![]() | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
![]() | EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI DESA SIMPANG KATIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Partisipasi,PTSL,Efektivitas,Pembiayaan |
![]() | STRATEGI KANTOR PERTANAHAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Strategi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Analisis SWOT,Kabupaten Bogor |
![]() | PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA :MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAW - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah - PT.Sinar Grafika - 2015 - Hukum Kontrak |
![]() | STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | Dasar-Dasar Hukum Perumahan - Rineka Cipta - 1990 - Hukum Perumahan |
![]() | PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-KERTOSOSNO TERHADAP PENGHIDUPAN PETANI (STUDI DI DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Pembiayaan Pertanian Pedesaan - Institut Bankir Indones - 1993 - Pertanian,Pedesaan |
![]() | Fundamentals of Land Development - A Real-World Guide to Profitable Laerge-Scale Development - John Wiley - 2008 - Fundamentals Development |
![]() | Proses Pengambilan Keputusan di Empat Desa Jawa Barat - Gadjah Mada University Press - 1992 - Keputusan |
![]() | Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang. - Fak Geografi UGM - 2012 |
![]() | Jurnal Hukum: Problematika Beragama di Indonesia Potret Persepsi Masyarakata - Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Expresi Budaya - Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Reformasi Hukum Tanahn dalam Rangka Perlindungan HAT - Perlindungan Hukum Nasabah sebagai syarik dalam pembiayaan Al musyarakah - Ganti Rugi pebuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok - Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan - Pengaruh Aliran-aliran Filasafah Prmidanaan dalam Pembetukan Hukum Pidana Nasional. - BPFH UI - 2008 - Jurnal |