EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( Studi di Kota Tasikmalaya provinsi Jawa Barat)

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN KESESUAIAN TANAH UNTUK PERMUKIMAN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi di kecamatan Baki, Grogol, Dan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah)

DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI ETRHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU

ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH PERSEROAN TERBATAS DAN YAYASAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR HAMADI � ABEPURA DI KOTA JAYAPURA PROPINSI PAPUA

STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BUOL TOLI TOLI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

PEIAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAKPENGELOLAAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA ICABANG BELAWAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAB KEPADAPIHAK KETIGADIKOTA MEDAN PRGVINSISUMATERA UTARA

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH