TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI SETELAH PAKET OKTOBER 1993 DI KABUPATEN SERANG PROVINSI JAWA BARAT

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BUOL TOLI TOLI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Studi Pemberian Hak Atas Tanah di Daerah Industri Pulau Batam.

Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia

Kajian Hukum Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Melalui Pendekatan Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember.

Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Pemberian Akses Reform Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Progam Larasita (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo).

Tinjauan Normatif dan Dampak Sosial Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan-Kepulauan Riau.

Evaluasi Atas Pemberian Hak Guna Usaha : Analisa Politik-Ekonomi Ruang dan Ekspansi Kapitalisme Perkebunan untuk Perkebunan Sawit di Propinsi Riau.

Teologi Kemiskinan

Tampilkan Jati Dirimu - 25 Petunjuk Berkomunikasi dengan Baik

Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme

IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 PADA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG