Institusionalisasi Penyelesaian konflik pertanahan sebagi solusi pemberdayaan masyarakat (studi di Kab. Batang Prop.Jawa Tengah.)

Institusionsl Penyelesaian konflik pertanahan sebagai solusi pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Batang Prop.Jawa Tengah).

Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: ( pemberdayaan rakyat dalam arus globalisasi.)

Islam Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah.

Politik Birokrasi dan Pembangunan

Islam konsep dan Implementasi Pemberdayaan

Menyingkap Retorika dan Realita:Refleksi dan Visi Jejak 50 Tahun Indonesia

Reorientasi Kebijakan Kependudukan

Meretas Jalan Perdamaian di Tanah Papua

Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer

Diskusi Ahli - Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia

Berpihak Pada Manusia - Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru

Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan - Panduan Bagi Praktisi Lapangan

Workshop I Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa

Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani Terobosan Menanggulangi Kemiskinan

Menimbang-nimbang mandat kontitusi tentang kedudukan desa atau disebut dengan nama lain - Harmonitas Kultur keagamaan pedesaan dan gejala radikalisme - Glembuk ala Yogyakarta : Delegitimasi dam Legitimasi Elit dalam merangkul warga di desa pada era reformasi - Konteks dan arah pembaharuan desa dalam advokasi RUU Desa

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Lundaye