PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pembentukan
KATA KUNCI: pembentukan
 | PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI BANTUL BARAT TERINTEGRASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,OSS,percepatan penyusunan,integrasi sistem; tata ruang |
| IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KALURAHAN PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Studi Kanes Segmen 3 Kaherahan Perwumorteni, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sieman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Tanah kalurahan,Ganti rugi,Jalan tol,Keistimewaan Yogyakarta |
| PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kota Bogor,koordinasi,sertipikat elektronik |
| ANALISIS KEGIATAN PRA BTEL DAN PRA SUEL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Alih Media,Pra BTEL,Pra SUEL |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN AKSES DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA BAGOLO KECAMATAN KALIPUCANG, KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemberdayaan masyarakat,penataan akses reforma ag,pendapatan masyarakat,penguatan kelembagaan |
 | TEORI DAN TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF - Rajawali Pers - 2016 - Pengambilan keputusan |
 | SERI SOSIO-LEGAL INDONESIA HUKUM AGRARIA DALAM MASYARAKAT MEJEMUK DINAMIKA INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI SUMATRRA BARAT - Huma Indonesia - 2010 - Ilmu Agraria |
 | Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris - STPN;STPN Sajogyo Institute - 2009 - Agraria |
 | PENGANTAR ILMU HUKUM - PT Refika Aditama - 2016 - Ilmu Hukum |
| HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA - PT. RajaGrafindo Persada - 1997 - Hukum Acara Perdata |
 | HUKUM AGRARIA INDONESIA sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya jilid 1 Hukum Tanah Nasional - Djambatan - 1993 - Hukum Agraria |
 | Membangun Indonesia Sejahtera langka Nyata Menuju Visi Indonesia 2020 - RMBooks - 2013 - Kesejahteraan |
 | Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang - Kencana - 2017 - Pertanahan |
 | HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MENGURAI PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA - Pustaka Pelajar - 2021 - Problematika Implementasi Pemerintahan daerah |
 | USAHA TANI SKALA KECIL PASCA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konsolidasi tanah pertanian,pendapatan usaha tani,luas minimum |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Trategi,Peningkatan Kualitas Data,Bidang Tanah K4,Terwujudnya Kota Lengkap |
 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA EDISI REVISI - CV. Rajawali Pers - 2016 - Hukum,Indonesia |
