Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

Prosedur Pengurusan Pembayaran Pensiun/Tabungan Hari Tua Dan Santunan Kecelakaan Kerja Tahun 1990

Peran PPAT dalam rangka pengawasan dan pengamanan pembayaran BPHTB dan PPh peralihan Hak Atas Tanah di kantorn notaris/PPAT Emanuel Retinah.

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA(Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Makro Ekonomi

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

Property Rights and Compensation - Compulsory Acquisition and Other Losses

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

PENGELOLAAN TANAH DRUWE DESA DI KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) PTPN VIII BUNISARI LENDRA DI KABUPATEN GARUT

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR WATES KABUPATEN KULON PROGO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PENYELESAIAN OKUPASI TANAH HGU PT. PERKEBUNAN LADONGI OLEH MASYARAKAT DI DESA LALOLERA KECAMATAN LAMBANDIA KABUPATEN KOLAKAPROVINSI SULAWESI TENGGARA