MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSIYANSI TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI PIHAK YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Peralihan Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Emabuel Retinanto, SH

PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DI DESA SELENGEN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DANO DI KELURAHAN KOTA KALER DAN DESA RANCAMULYA KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

Prosedur Pengurusan Pembayaran Pensiun/Tabungan Hari Tua Dan Santunan Kecelakaan Kerja Tahun 1990

Peran PPAT dalam rangka pengawasan dan pengamanan pembayaran BPHTB dan PPh peralihan Hak Atas Tanah di kantorn notaris/PPAT Emanuel Retinah.

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA(Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)

Perpajakan Indonesia suatu pengantar

Makro Ekonomi

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

Property Rights and Compensation - Compulsory Acquisition and Other Losses

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

PENGELOLAAN TANAH DRUWE DESA DI KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) PTPN VIII BUNISARI LENDRA DI KABUPATEN GARUT