PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pembayaran
KATA KUNCI: pembayaran
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
 | PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri,Tulungagung |
 | EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Hak Tanggungan Elektronik,Mekanisme,Evaluasi |
 | PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SIBORU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SIBORU KABUPATEN FAKFAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bandara,Dampak Sosial,Ekonomi,Masyarakat,Fakfak |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
 | HUKUM JAMINAN KAJIAN KONSEP DAN KRITIK PENGATURAN JAMINAN DI INDONESIA - Setara Press - 2022 - Hukum Benda |
 | PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH DARI KLASTER 3 MENJADI KLASTER 1 PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Klaster 3,PTSL,Peningkatan Kualitas |
 | SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - sengketa pertanahan,hak guna usaha,proyeksi penyelesaian |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI AKSELERASI PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS DI KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Program PTSL,Surat Rekomendasi,Faktor Penghambat |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI II TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan tanah,sosial ekonomi,lingkungan |
 | FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT LEGALISASI KAVLING SIAP BANGUN (KSB) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERCEPATAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Legalisasi,Penghambat,upaya |
 | FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan tanah,pengembangan pembangunan,pendoro |
 | PENGHAPUSAN PATEN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN NEGARA LAIN - Keni Media - 2023 - Hukum Paten |
 | SERVICE MANAGEMENT MEWUJUDKAN LAYANAN PRIMA edisi 4 - Andi - 2022 - Pelayanan Pelanggan |
 | Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) - CV. Mandar Maju - 1990 - Hak Atas Tanah |
 | DOLAR VS EURO AWAL KEBANGKRUTAN AS? - SenayanAbadi Publishing - 2003 - Keadaan Ekonomi Eropa,Keadaan EkonomiAmerika Serikat |
 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASISKAN OPEN SOURCE - Alfabeta - 2019 - Sistem Informasi Geografis |
| HUKUM KEPAILITAN TEORI KEPAILITAN - Sinar Grafika - 2018 - Hukum Kepailitan |
