Wacana: Krisis Bencana Pembangunan Kritik dan Alternatif Pembanguan: Pelajaran Apa yang Kita Dapat ? - Sistem Dalam Kritis - Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global - Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia - Reorientasi Teori Pembangunan - Kemerdekaan: Tujuan Dan Cara Pembangunan - Menuju Penguatan Hak-hak Petani - Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Dominasi Kekuasaan - Jalan Ketiga.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMODELAN RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79 I dan II

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA TERHADAP HARGA TANAH DI KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation.

Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan

Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa

Buku Pintar Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa

Ekonomi Pembangunan

Konsep-konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing

Perempuan Dalam Pembangunan

Inisiatif Perempuan Dalam Membangun Ketahanan Pangan Untuk Kesejahteraan Keluarga dan Desa

Buku Pintar Reposisi Peran Publik Perempuan di Desa