Spirit 7 Presiden RI

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (Simda)

Seri Praktis Bangunan Sipil Ilmu Ukur Tanah Bangunan Sipil Pengetahuan Dari Praktek Untuk Praktek

Kenang-Kenagan SEKBER GolKar-Kino-GolKar Dari Mukernas Ke Mukernas-V Golkar Sejaraj Kepeloporan,Pembaharuaan & pembangunan Politik

Data Pokok untuk pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1993

Pembangunan Di Desa

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan

Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan

Hukum Agraria Nasional Dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan Pembangunan Nasional

tata Cara Pendaftaran Bangunan bertingkat Di Indonesia Dan negara-Negara Lain

Pelaksanaan Tugas KeAgrariaan Dalam Pembangunan

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Agraria Mengenai Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Dan Pelimpahan Wewenang Serta Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah.

Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara

Kajian Urbanisasi dan perubahan penggunaan Tanah di Kecamatan Bumiaji Prop.Jawa Timur = Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Klaten = Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah) Eksitensi Lembaga Konsinyasi pada Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang).

Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian ekonomi Negara Berkembang

Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (Tentang Land Use Planning) Terhadap Pembangunan Nasional - Publikasi No. 255

Pembangunan Desa

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.