Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

Tantangan Yang Menghadang Selatan

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi Dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara

Pembangunan Pedesaan di Indonesia

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

PENGARUH PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SENGGIGI TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN GUNUNGSARI KAB. LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PERUBAHAN PEMBANGUNAN TANAH SAWAH MENJADI TAMBAK TERHADAP STATUS TANAH DI KECAMATAN PANGKAJENE KAB. PANGKEP PROP. SULSEL.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting

PENGARUH PEMBANGUNAN FISIK TERHADAP PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROP. SUMATERA SELATAN.

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987.

PENGARUH KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KEC. CIPONDOH KODYA DATI II TANGERANG TAHUN 1989-1994.

BERBAGAI FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI AKIBAT PEMBANGUNAN IBUKOTA KAB. AGAM DI KEC. LUBUK BASUNG PROP. SUMBAR.

PERANAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BIDANG KEAGAMAAN DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG.

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN DATI II BEKASI PROP. JABAR.

Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan - Menggerakan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi

Masalah-Masalah Pembangunan - Bunga Rampai Antropologi Terapan

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMUKIMAN OLEH PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL CABANG IV JAWA BARAT DI DESA BAROS KEC.BAROS KAB.DATI II SUKABUMI

DAMPAK PEMBANGUNAN WILAYAH INDUSTRI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT TANI DI KEC.BEJI KAB. PASURUAN PROP. JAWA TIMUR

PELAKSANAAN KETENTUAN KEPPRES NO.55 TAHUN 1993 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA