PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pembagian
KATA KUNCI: pembagian
 | PROBLEMATIKA SERTIPIKASI TANAH EKS DESA PERDIKAN DI KELURAHAN KADILANGU KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Kadilangu,Sunan Kalijaga,Desa Perdikan |
| URGENSI PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI MELALUI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BERSAMA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Adat,Hak Tanah |
| ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAUBAU TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN (PUTUSAN NO.191/Pdt.G/2020/PA Bb) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Agraria |
| EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-BPN DALAM INTEGRASI DATA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Aplikasi e,BPN,PTSL,Efektivitas |
| RANCANG BANGUN SISTEM PENILAIAN KINERJA PETUGAS UKUR PADA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pemrograman Komputer,pemrograman aplikasi |
 | HUKUM LINGKUNGAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH - Graha Ilmu - 2021 - Hukum Lingkungan |
 | Sistem Manajemen Mutu; Quality Management System - Expert - 2019 - Manajemen Mutu |
| PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DARI MDGS KE SDGS - Spektrum Nusantara - 2019 - Pembangunan Global |
 | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007 - Fokusmedia - 2007 - Peraturan Pemerintah |
 | RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SKB 3 Menteri,Biaya,Penolakan |
 | STATEGI DAN PROGRES PERWUJUDAN PULAU LENGKAP (STUDI DI PULAU MEDANG KABUPATEN SUMBAWA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pulau Lengkap,proses Perwujudan Pulau Lengkap,Stategi Perwujudan Pulau lengkap |
 | Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah - ITB - 1992 - Tata Guna Tanah,Perkotaan |
 | Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta - STPN - 2013 - PPAT dan Notaris |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul - Prodiksus STPN - 2018 - Peralihan Hak Atas Tanah untuk Pembagian Hak Bersa |
 | Praktik Jual Beli Tanah Perumahan Bekas Tanah Pertanian - STPN - 2013 - Jual Beli Tanah |
 | Konstitusi Indonesia : UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUDS 1950, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Pustaka Timur - 2009 - Konstitusi Indonesia |
 | Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Pada Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Waris Dan Akta Pembagian Hak Bersama - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Pendaftaran peralihan |
 | Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat - STPN - 2000 |
 | STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DI DESA SELENGEN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT - STPN - 2000 |
| STUDI KASUS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
