PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pemahaman
KATA KUNCI: pemahaman
 | KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS - Refika Aditama - 2024 - Ilmu Hukum Notaris Indonesia |
 | METODE PENELITIAN SOSIAL SUATU PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTIS - Alfabeta - 2018 - Penelitian Sosial |
 | Membangun Indonesia Sejahtera langka Nyata Menuju Visi Indonesia 2020 - RMBooks - 2013 - Kesejahteraan |
 | Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi - Fakultas HUkum UII/ Pustaka Pelajar - 2011 - Penelitian Psikologi |
 | AWAS JANGAN BELI TANAH SENGKETA PANDUAN MENGURUS PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA AMAN - PT BUKU SERU - 2015 - Ilmu Tanah,Hak hak dan kepemilikan tanah |
 | Hukum Agraria Indonesia : Dalam Perspektif Sejarah - PT Refika Aditama - 2007 - Hukum Agraria,Sejarah |
 | PENGANTAR PERENCANAAN PERKOTAAN - ITB - 2009 - Perencanaan Perkotaan |
 | SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Ilmu Hukum Indonesia |
 | TATA RUANG SUNGAI ALUVIAL DAN SUNGAI NON-ALUVIAL CAT DAN NON CAT - Andi - 2018 - tata Ruang Fungsi |
 | LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOTA MENUJU KOTA EKOLOGIS - Lily Publisher - 2021 - Penghijauan Kota Yogyakarta |
 | ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGIS KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI - Rajawali Pers - 2015 - Analisis Kualitatif |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | PROBLEMATIKA STRATEGI DAN SOLUSI OPTIMALISASI PELAYANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | KESIAPAN MENUJU PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Elektronik,Kesiapan,Kendala,Solusi,Kantor Pertanahan |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN (STUDI DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Redistribusi Tanah,Tanah Perdikan,Reforma Agrari |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
