MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Dimensi Ekologi Politik dalam Perubahan-perubahan Agraria - Efektivitas dan Efesiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Eeb - Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Larasita - Relokasi Pascabencana Erupsi Merapi 2010: Sikap Warga dan Permasalahan Pertanahan - Perjuangan Hak-hak Konstitusional di Bidang Agraria di Mahkamah Konstitusi - Sektoralisasi dan Kontestasi Penguasaan Tanah Negara - Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Eks Hak Guna Bangunan PT.Way Halim Permai (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung,Prop.Lampung) - Potret Perempuan Dalam Perjuangan Agraria Indonesia : Telaah Awal - Kearifan Tradisional Sebagai Basis Pembangunan Marine Kadaster - Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Petani Kecil di Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo.

Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya

Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik

Menuju Pelayanan Prima - Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

URGENSI DATA PERTANAHAN DALAM PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL YANG MULTIGUNA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT (LMPDP) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROPINSI N.T.B. TAHUN 2008 (Studi Kasus di Desa Kediri dan Desa Montong Are, Kecamatan Kediri)

PERKEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESESUAIAN WAKTU PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Pelaksanaan Komputerisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN MELALUI IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

FUNGSI PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN (Studi Di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan)