TANTANGAN MEMBANGUN KADASTER MULTIGUNA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING CINA (Studi di Kota Pematangsiantar)

APLIKASI SHORT MESSAGE SERVICE UNTUK PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IMPLIKASI PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI KOTA GORONTALO

IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003 PADA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN

Studi Komparasi Pelaksanaan One Day Service Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan

KASUS PERTANAHAN DI ATAS SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

STUDI PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

Empowering People - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembagan Petani Kecil

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Praktek Organisasi dan Metode O dan M

Revitalisasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Warta Perundang-Undangan 2007

Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial

Pengembangan Wilayah Konsep Dan Teori

Undang undang Pelayanan Publik - Nomor 25 Tahun 2009

Hasil Rapat Kerja Kantor Menteri Negara Agraria Dan Badan Pertanahan Nasional Tahun 1997/1998 - Tanggal 17 s.d. 19 Nopember 1997

Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan