DAMPAK PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH DI KOTA TOMOHON

UJI PERBANDINGAN KETEPATAN WAKTU PELAYANAN PERTANAHAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN EARLY WARNING SYSTEM (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR)

RANCANG BANGUN APLIKASI INFORMASI PELAYANAN PERTANAHAN BERBASIS SISTEM OPERASI ANDROID (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I)

Majalah Buletin Jogjawara : 5 menit dengan " Brain Gym " Stres hilang : Standar Pelayanan : Open Hous Gubernur Propinsi DIY dengan Masyarakat Idul Fitri 1428 H

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: Masa Depan Yogyakarta Sebagai Propinsi Pendidikan= Standar Pelayanan Publik Prop.DIY= Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY : Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke 62 Proklamasi Kemerdekaan republik indonesia Prop. DIY: Standar pelayanan pablik= Pola asuh orangtua dalam membantu proses perkembangan anak usia dini.

Proseding Seminar Nasional: 8-9 Juni 2011, Sahid Raya Hotel Yogyakarta, Implementasi Perkaban Nomor 1,2,&3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan

Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan Yang Kondusive Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

PERANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEMPERLANCAR PELAYANAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN AREA NETWORK GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

PEMAHAMAN DESKRIPSI JABATAN DAN PRESTASI KERJA : STUDI TENTANG PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SEMARANG PROP. JAWA TENGAH

PELAYANAN PPAT DALAM PENDAFTRAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN SUATU STUDI PENELITIAN DI KOTAMADYA DATI II BANDUNG

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PENGARUH PELAYANAN KEPALA DESA/LURAH TERHADAP TINGKAT PERMOHONAN SERTIPIKAT TANAH DI WILAYAH KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN DATI II BONDOWOSO.

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PONDOKAREN KABUPATEN DATI II TANGERANG.

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM PELAYANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.