Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal Hukum Constitusinal Question : Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain - Imunitas Negara Asing di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Konsekuensi Hukum - Precautionnary Principle Under The Sanitary And Phitosanitary Agrrement In The Transferring - Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal aloging - Akomodasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok SDalam Hukum Pidana - Dampak Konfersi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali - Perda Bernuansa Syariah dan Hubunganya Dengan Konstitusi - Perdagangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan.

Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM - Perspektif Moral Penegak Hukum yang Baik - Mencari Format Ideal Keadilan - Penerapan Hukum Progresif dalam Pemulihan Krisis Hukum - Masa depan Arbitrase sebagai mekanisme penyelenggaraan - Kebijakan Legislatif tentang pidana Denda Penerapannya dalam upaya penanggulangan Tindak KOrupsi

Kasus - Kasus Etika Bisnis dan Profesi

Pengadilan HAM Di Indonesia : Melanggengkan Impunity

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual - (Intellectual Property Rights)

PENYEBAB DAN DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN DI DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

PEMANFAATAN NETWORK ANALYST SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENENTUAN BIAYA TRANSPORTASI PELAYANAN PERTANAHAN

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Menyelamatkan Indonesia

Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia