Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia - Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya Dibidang Agraria di Indonesia

Petunjuk Pelaksanaan 4 UU Perpajakan

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip-Wankamra

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak

Survai Tanah dan Evaluasi Lahan

Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan

Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah - (UU RI No. 4 Tahun 1996) dan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan Berikut Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan RI dan Undang-Undang Perpajakan Baru Dibandingkan Undang-Undang Perpajakan Lama + Penjelasan Pemerintah Mengenai Rencana Undang-Undang Perpajakan

Keppres No. 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Tentang Kepegawaian - (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP no.24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 14 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1993

Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (SEmentara)

Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pedoman Pelaksanaan PP No.29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - Sekmeneg. Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ditetapkan pada tangga 28 April 1995

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1993 - Pelaksanaan Repelita V Tahun Keempat

Filsafat Hukum

Hukum Pembebasan Tanah - Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum