PENYAJIAN INFORMASI PERTANAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYARPROVINSI JAWA TENGAH

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAMPAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DI DESA GADING, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha perkebunan Di Prop.Sumatera Utara. - Hak Atas Tanah dan Hak Pengusahaan Pertambangan (kajian Tentang Tumpang Tindih Hak Antara Kuasa Pertambangan P.T. Antam Dengan Hak Guna Usaha P.T.Prama Nugraha). - Kajian Pemetaan Penggunaan Tanah Menggunakan Citra Satelit Ikonos dan Citra Satelit Quick Bird. - Model Probabilitas Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Ngadipiro Kec.Nguntoronadi Kab.Wonogiri). - Avalis Perkebunan Sawit Tanah Bambu Kalimantan Selatan. - Jaminan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat desa Kemiren,Kec.Srumbung,Kab.Magelang. - Kajian Penguasaan,Pemilikan,penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Mamar Serta Pelestariannya di Kab.Kupang Nusa Tenggara Timur. - alternatif Model Reklamasi Pantai Dalam Kebijakan Pertanahan. - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Swadaya di Kel.Sidodadi Kec.Katobu Kab.Muna Prop.Sulawesi Tenggara. - Sikap,Pendidikan, dan Harga Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perbedaan Luas di Letter C atau SPPT Dengan Luas di Sertipikat (Studi Kasus di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Efektifitas Pelaksanaan Prona Swadaya Terhadap Percepatan Persertipikatan Tanah di Kabupaten Semarang

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Swadaya di Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali dan Faktor-fartor Yang Mempengaruhi

Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengaruh Kemampuan Kerja, Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Strategi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Access Reform Dalam Progam Reforma Agraria di Kabupaten Pemalang

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Landreform di Kabupaten Lombok Barat

Penyederhanaan Sistem Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia