PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG DI KAWASAN HUTAN DESA RIMBO PANJANG, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR

STRATEGI AKSELERASI KEGIATAN ALII MEDIA SURAT UKUR BALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT OSTUM DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN

ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

DINAMIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG

TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA KALURAHAN DENGAN MASYARAKAT (Studi Kalurahan Trirenggo, Kapaneton Bantul, dan Kalurshan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHΑΝ ΚΑΒUPATEN BANYUMAS

KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANALISIS KEGIATAN PRA BTEL DAN PRA SUEL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR

IMPLEMENTASI PROGRAM M3K DI KAMPUNG SUDAGARAN, KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA

PROBLEMATIKA ALIH MEDIA DALAN LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR EFRIAN AHAN KABUPATEN BOGOR I

PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SURMISSION (OSS) DI KOTA SURABAYA

KOLABORASI DALAM PENATAAN AKSES MELALUI POTENSI WILAYAH (STUDI DI DESA ARIASARI KECAMATAN ARIASARI KABUPATEN BANDUNG)

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA)

RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)

SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi)