Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Bersama Pengembangan Kebijaksanaan

Teknik Memimpin Rapat

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Tahun 1997

Tata Cara Pengajuan Class Action

Kewiraan Untuk Mahasiswa

Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan

Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme

Birokrasi Dalam Masyarakat Modern

Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Petunjuk Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik

Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Jilid I

Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan - Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan (PPh, PPN dan PPn. BM, Bea Materai, BPHTB)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - (Keppres. Nomor 42 Tahun 2002)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Benda Barang-Barang Yang Berkaitan Dengan Tanah Tahun 1996

Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages