
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation. - Ugm Press - 2014 - Jurnal Mimbar Hukum |
![]() | Mikro Ekonomi Teori Pengantar - Rajawali Press - 2005 - Ekonomi |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. - Fakultas Hukum UGM - 2012 - Hukum Tertulis |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context. - Fakultas Hukum UGM - 2013 - Mahkamah Konstitusi |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyaklarta Setelah Penerapan Otonmomi Luas - Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia - Justivikasi Efisiensi sebagai alasan pemutusa hubungan kerja - Perkembangan prinsip stricy Liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan - Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian - Sinergi Bumn dalam pengadaan barang dan/atau jasa dalam perspektif persaingan usaha - Akibat Hukum Pembubaran BP Migas - Law Enforcement preparedness for the implemetation of indonesia'Slaw on juvenile justice system - The significance of the complentarity principle within the rome statute in international criminal law - The recognition of the legal standing of environmental organizations Indonesia - Effectiveness of the world trade organizations dispute settlement mechanism - The just drug distribution in the perspective of welfarestate - Parallel Imports in trademarks - Settlement of banking dispute in Indonesia. - Fak Geografi UGM - 2013 |
![]() | Prahara Asmara Sucinya Noda - PT.Andal Krida Nusantara - 2009 - Novel Prahara Asmara |
![]() | Elang dan Bidadari - PT.Nusantaralestari - 2012 - Novel Bidadari |
![]() | Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
![]() | Pelembagaan BUM Desa - FPPD - 2014 - Bum Desa |
![]() | Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya. - Pustaka Setia - 2004 - Otonomi Daerah |
![]() | Hukum Kebendaan - Sinar Grafika - 2011 - Hukum,Hukum Kebendaan |
![]() | The Samurai Leader : Menangkan pertarungan bisnis dengan kebijaksanaan, kehormatan dan keberanian samurai - Daras Books - 2008 - Teori Bisnis |
![]() | From School to Heaven : Rahasia belajar yang tak lagi membuatmu sering dongkol atau merasa tolol, tapi justru bikin prestasimu keren dan beken - Pro-UMedia - 2011 - Rahasia Belajar |
![]() | Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia - Sinar Grafika - 2010 - Kebangsaan |
![]() | 100 Ways to Motivate Yourself : Ciptakan Perbedaan Dalam Hidup Anda - Bhuana Ilmu Populer - 2008 - Motivasi |
![]() | IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT BANJIR LAHAR DINGIN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMANFAATAN METODE KOMBINASI GNSS CORS DAN TERRESTRIS DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | EVALUASI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN MENGGUNAKAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan - A Wiley-Interscience Publication - 2014 |