STUDI KOMPARATIF ANTARA CARA MANUAL DENGAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN GUNAMENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN SERTIPIKASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROPINSI IiALIMANTAN TIMUR

Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan Menggunankan Komputerisasi Kantor Pertanahan Berbasis WEB di Kantor Pertanahan KAb.Lombok Timur.

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHANDENGAN SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA BARAT

PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH

Kontribusi One Day Service Dalam Percepatan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOWINANGUN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kota Bau-bau Prop.Sulawesi Tenggara.

KUHP Lengkap (Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP)

STUDI PELAKSANAAN KONVERSI TANAH GRANT SULTAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT KOTA ADMINISTRATIF KISARAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Implikasi Penghapusan Verivikasi BPHTB Terhadap Pelayananan Pertanahan (Studi di kantor pertanahan kota padang).

PELAKSANAAN KEARSIPAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA

PEMANFAATAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA GUNA MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA KEDUNGWINANGUN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

Inovasi Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat.

Pelaksanaan Pencatatan Pembatasan Pemindahan Hak dan Pembatasan Penggunan Tanaha Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.